KJA Chandra Kartika

8 Juli 2022

Pencatatan adalah mengumpulkan dan mencatat data-data yang dikumpulkan secara teratur dari peredaran, penerimaan, atau penghasilan bruto, sedangkan pembukuan selain penerimaan bruto juga meliputi pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta total perolehan dan penyerahan atas barang/jasa. Sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Wajib pembukuan:

Wajib Pajak badan usaha, dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, dengan omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

Wajib pencatatan:

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun.

6 Juni 2022

Bagi peserta PPS Kebijakan I yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan pada saat mengikuti Tax Amnesty 2016, akan dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017.

Tarif yang berlaku adalah : 25% untuk Wajib Pajak Badan, 30% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12% untuk Wajib Pajak Tertentu.

Sanksi kurang lapor bagi Peserta PPS Kebijakan II diatur pada Pasal 11 ayat (2) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tarif Sanksi PPS Kebijakan II adalah : PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif 30%. Selain itu, atas aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Sanksi atas harta yang belum dilapor dalam PPS akan dikenakan setelah PPS berakhir.

Dalam PMK-192/2021 dijelaskan bahwa Wajib Pajak diberikan kesempatan melakukan pembetulan SPPH berkali-kali selama periode PPS yaitu 1 Januari 2022 sd 30 Juni 2022.

3 Februari 2022

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan seluruh aset digital yang dimiliki oleh wajib pajak harus dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tak terkecuali aset digital bitcoin maupun Non Fungible Token (NFT).

Saat ini, pemerintah masih terus membahas pajak khusus yang bisa diterapkan terhadap transaksi digital seperti NFT dan bitcoin cs. Pembahasan cukup lama karena masih melihat bagaimana harus pajak ditetapkan apakah berdasarkan transaksinya atau nilainya.

Sebagaimana disebutkan dalam UU PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis dikenakan pajak. Hal itu termasuk keuntungan dari penjualan Crypto dan NFT.

28 Januari 2022

Sesuai PMK No. 90/PMK.03/2020, sepanjang pemberi dan penerima Angpau memenuhi beberapa kondisi berikut, maka Angpau dapat dikecualikan sebagai objek pajak. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, Tidak terdapat hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang besangkutan.

Terdapat peraturan lanjutan yang tertuang dalam PMK No. 90/PMK.03/2020 yang mengatur jenis-jenis bantuan dan atau sumbangan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan, ada 7 Kondisi yang mengecualikan sumbangan dari objek pajak.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, Untuk pihak pemberi sumbangan, Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan.

more...

26 Januari 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta bagi pelaku UMKM telah resmi berlaku pada Januari 2022.

Mengacu Pasal 17 ayat (1) UU HPP: Adapun jika UMKM tersebut memiliki omzet melebihi Rp500 juta, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp500 juta.

Yang dikenai pajak adalah omzet yang diatas Rp500 juta, Jika omzet pelaku UMKM melebihi angka tersebut. Omzet dikurangkan Rp.500jt, sisanya dikenai Pph UMKM 0,5%

more...

Page updated

Google Sites

Report abuse